Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah ancang-ancang bakal menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) guna mengatasi kemacetan ibu kota. Rencana tersebut tidak hanya untuk kendaraan roda empat atau mobil tapi juga untuk kendaraan sepeda motor.
Namun, rencana yang akan diberlakukan di jalur-jalur sistem three in one itu ditolak keras oleh para pengendara motor.
Thamrin Ray, 27 tahun, tak mampu menutupi keheranannya saat mengetahui wacana akan diberlakukannya sistem ERP untuk sepeda motor. Selama ini ia hanya mengetahui bahwa ERP akan diberlakukan untuk kendaraan roda empat saja.
Karyawan swasta yang berkantor di salah satu pusat perbelanjaan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, ini menegaskan ketidaksetujuannya. Alasannya, tarif yang akan dikenakan pasti membebani pengendara roda dua seperti dirinya.
"Ya gak mau lah, Mereka mikir gak bayarnya berapa, gaji bisa habis untuk bayar itu aja dong. Kalau punya penghasilan lebih sih gak apa-apa," kata dia dengan nada ketus ketika ditanyai detikcom, Jumat (27/09).
Lebih keras lagi ia menuding rencana pembangunan proyek pemberlakuan ERP hanya akal-akalan pihak terkait untuk mengambil keuntungan dari proyek tersebut.
"Untuk cari lahan biar dapat uang aja itu, Al-Quran, sapi, aja dikorupsi, apalagi yang begini. Dapat 1 persen dari RP 1 miliar aja udah dapat berapa itu," ujar Thamrin menegaskan.
Pengendara motor lainnya, Salwa Salamah 24 tahun, menekankan sudah banyak rencana program yang dikeluarkan pemprov DKI untuk mengurai kemacetan. Namun, program yang satu belum berjalan baik tapi program lainnya sudah direncanakan lagi.
"Awalnya katanya kan yang sistem ganjil-genap untuk mobil, tapi belum jalan. Terus ERP untuk mobil belum jalan juga sekarang ada lagi ERP untuk motor," kata karyawan sebuah klinik di Salemba, Jakarta Pusat, yang tinggal di Cinere, Depok.
"Yang sistem three in one (untuk mobil) juga gak berjalan bagus, buktinya masih banyak aja tuh joki three in one," lanjut dia saat dimintai tanggapan oleh detikcom, Jumat lalu.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono mengatakan jika penerapan ERP hanya untuk mobil maka sangat besar kemungkinan pengguna mobil akan beralih menggunakan motor tidak ke angukutan umum sesuai sasaran pemerintah.
“Kalau motor tidak kena ERP, nanti yang naik mobil jadi naik motor, makin membludak (sepeda motor),” kata Udar ketika ditemui detikcom, Selasa (1/10).
Sumber: http://news.detik.com/read/2013/10/02/111235/2375306/10/2/pengendara-motor-anggap-erp-akalan-akalan-pemprov-dki
0 komentar:
Posting Komentar